embaga East Indonesia Malacca Project Institute menyoroti dugaan pengerjaan proyek irigasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Proyek irigasi dengan nilai anggaran sekitar Rp600 juta dan panjang pekerjaan kurang lebih 600 meter tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Menurut Indra Dapa Saranani dari East Indonesia Malacca Project Institute, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat lemahnya kualitas pekerjaan. Di antaranya, proses pengecoran diduga tidak menggunakan mesin molen, material batu yang dipakai diduga tidak bermutu, serta tidak adanya papan proyek sebagai bentuk transparansi anggaran kepada publik.
“Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan. Kami mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sultra untuk segera turun ke lapangan dan menindak tegas pihak kontraktor apabila terbukti melanggar spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak,” tegas Indra Dapa Saranani.
Tidak adanya papan informasi proyek membuat masyarakat tidak mengetahui secara jelas nama paket pekerjaan, nilai kontrak, pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun jangka waktu pelaksanaan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
East Indonesia Malacca Project Institute juga meminta agar BWS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas PU Pemprov Sultra melakukan evaluasi menyeluruh serta audit teknis terhadap proyek irigasi tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, lembaga ini menilai perlu adanya sanksi administratif hingga pemutusan kontrak, guna mencegah potensi kerugian keuangan negara dan menjamin mutu hasil pembangunan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.
Sumber: Indra Dapa Saranani
East Indonesia Malacca Project Institute
