SUARAANAKKOLONG.CO.ID JAKARTA – Indonesia mencatatkan capaian penting dalam penguatan sistem keuangannya. Peringkat kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi ke-7 Financial Action Task Force (FATF) resmi naik dari Partially Compliant (PC) menjadi Largely Compliant (LC). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima apresiasi dari PPATK atas kontribusi besar dalam capaian tersebut.
FATF adalah organisasi internasional yang fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang (APU), pendanaan terorisme (PPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM). Peringkat baru ini menunjukkan Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang memadai dalam mengimplementasikan sanksi keuangan sesuai standar global.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan besar bagi jajarannya, terutama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), untuk semakin meningkatkan performa.
“Kami berterima kasih atas sinergi bersama PPATK dan FATF, serta kerja keras seluruh jajaran Ditjen AHU. Capaian ini menjadi penyemangat untuk menjaga persepsi dunia terhadap sistem keuangan nasional Indonesia,” ujar Supratman di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam surat resminya kepada Menkumham tanggal 28 Mei 2025, menjelaskan bahwa peningkatan peringkat ini merupakan indikator keberhasilan reformasi regulasi nasional dalam menindak praktik-praktik keuangan ilegal.
“Peningkatan rating ini menandakan Indonesia telah diakui memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melaksanakan sanksi keuangan terhadap APU, PPT, dan PPSPM sesuai resolusi DK PBB,” ujar Ivan.
Lebih lanjut, Ivan menambahkan bahwa peningkatan ini akan berdampak besar terhadap persepsi internasional, stabilitas keuangan nasional, serta kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
“FATF memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi dunia terhadap sistem hukum dan keuangan nasional. Keberhasilan ini akan menguatkan reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” jelasnya.
Ivan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga, yang menjadi kunci utama suksesnya peningkatan rating Indonesia. PPATK mengapresiasi komitmen aktif Kemenkumham dalam mendukung agenda reformasi dan pencegahan kejahatan keuangan lintas negara.
Capaian ini juga sejalan dengan implementasi Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto: Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Media Suara Anak Kolong
Sumber/Penulis: Tim Liputan
Editor: Amarizar.MD
Red. Sri Sundari
