Ketum HMI MPO Desak Kejati Sultra Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Ilegal Mining PT St Nikel Resources

SUARAANAKKOLONG.CO.ID, KENDARI – Senin, 2 Juni 2025 Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Konawe Selatan, Indra Dapa Saranani, kembali menegaskan tuntutannya kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan ilegal mining yang melibatkan PT St Nikel Resources di Kabupaten Konawe, Kecamatan Pondidaha.

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Kejati Sultra, Indra menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini sejak bulan lalu. Namun, hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak kejaksaan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik tambang ilegal.

“Pasalnya saya telah melakukan pelaporan di Kejati Sultra sejak bulan lalu, akan tetapi belum ada penindakan dari pihak kejaksaan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus dugaan ilegal mining PT St Nikel Resources,” kata Indra kepada awak media.

Baca Juga  Rehab RTLH Sasaran 1 TMMD ke-125 Kodim 1205/Sintang Mulai Menunjukkan Progres Positif

Ia juga menyebut bahwa kasus dugaan penyerobotan lahan ulayat di wilayah Pondidaha yang dilakukan perusahaan tersebut telah memicu keresahan di masyarakat. Isu ini menjadi sorotan hangat di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dinilai belum mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.

“Kami sudah melakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid, tetapi belum juga mendapat kejelasan dari Kejati Sultra soal penetapan tersangka,” tegas Indra.

Dalam pernyataannya, Indra mendesak agar Kepala Kejati Sultra mundur dari jabatannya bila memang tidak mampu menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan.

Baca Juga  Gema 'Sipakalebbi' di Bumi Khatulistiwa: IWSS Lantik Tiga Pengurus Cabang Baru di Kalbar

“Jika Kepala Kejati Sultra tidak sanggup menyelesaikan kasus dugaan ilegal mining PT St Nikel Resources, maka alangkah eloknya untuk segera mundur dari jabatannya,” tambahnya.

Indra juga memperingatkan bahwa kasus ini berpotensi menjadi permasalahan yang sangat serius, terutama jika tidak segera dilakukan pemanggilan terhadap pemilik perusahaan yang diduga melakukan praktik pertambangan tanpa izin resmi di wilayah hukum Kabupaten Konawe.

Aksi ini merupakan bagian dari komitmen HMI MPO Cabang Konawe Selatan dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan di sektor pertambangan, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dan lingkungan dari eksploitasi yang melanggar hukum.


Media Suara Anak Kolong
Sumber/Penulis: Tim Redaksi
Editor: Amarizar.MD
Red. Denny Purwanto

Share :

Baca Juga

Organisasi/Komunitas

DIKLAT PARALEGAL ANGKATAN I: MENCETAK PARALEGAL YANG HANDAL DAN BERINTEGRITAS

Organisasi/Komunitas

Ade Kodel Tegaskan Solidaritas dan Sinergi BPPKB 98 DPAC Parungpanjang, Silaturahmi Antarwilayah Terus Terjaga

Hukum

MEDIASI BUKAN PUTUSAN PENGADILAN, SEHINGGA ADANYA PERNYATAAN TERGUGAT I TELAH “CLEAR & CLEAN” PERLU DILURUSKAN SECARA HUKUM

Artikel

SATIA — SAHABAT TITA JUWITA: Setia pada Amanah, Hadir untuk Rakyat

Organisasi/Komunitas

ALIANSI MADURA INDONESIA: TEGUH MENGUNGKAP KASUS KORUPSI BESAR, TIDAK AKAN MUNDUR SEDIKITPUN

Organisasi/Komunitas

ALIANSI MADURA INDONESIA SIAP GELAR AKSI DEMONSTRASI AKBAR, TEGASKAN KOMITMEN PERTAHANKAN KEADILAN DAN NKRI HARGA MATI

Artikel

HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN ADAT: TRIPILAR KEADILAN YANG HIDUP DI HATI BANGSA

Artikel

Silaturahim Dengan Perantau Asal Majalengka Di Bandung Sampai Setengah Abad Merantau, Hati Tetap Di Tanah Kelahiran