Home / Uncategorized

Jumat, 20 November 2026 - 13:08 WIB

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Gerindra Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Pulihkan Hak Rakyat Yuliansyah: Negara Harus Hadir Membela Rakyat, Harta Hasil Kejahatan Tidak Boleh Dinikmati Pelakunya

JAKARTA, 19 November 2026 — suaraanakkolong.co.id

Komitmen pemberantasan korupsi memasuki babak baru. DPR RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting setelah regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun akhirnya memperoleh persetujuan DPR RI.

Fraksi Partai Gerindra turut mendukung pengesahan regulasi tersebut, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara.

Baca Juga  Dugaan Bangunan Gedung Koperasi Merah Putih Amonggedo Tidak Sesuai Spesifikasi, Kejati Sultra Diminta Segera Periksa Oknum Terlibat

Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemberantasan kejahatan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjangkau pengembalian aset hasil tindak pidana demi kepentingan negara, korban, dan masyarakat.

“Bagi Presiden Prabowo Subianto, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dinikmati segelintir orang, sementara rakyat menanggung kerugiannya. Hukum harus berdiri tegak, keadilan harus benar-benar dirasakan, dan setiap rupiah hak negara yang berhasil dipulihkan harus memberi manfaat bagi rakyat.” -Tegas Yuliansyah-

Baca Juga  Kabar Cirebon Award 2026: BAZNAS Majalengka Dinobatkan Lembaga Filantropi Islam Paling Proaktif dan Responsif

Pengesahan UU Perampasan Aset sekaligus membawa harapan besar agar penegakan hukum semakin tegas, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap menjamin perlindungan hak masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sebab negara yang kuat bukan hanya mampu menghukum kejahatan, tetapi juga mampu mengembalikan hak rakyat yang dirampas oleh kejahatan.

Penulis : Farhan
Editor : Denny

Share :

Baca Juga

Uncategorized

PROSESI PENUTUPAN DAN UPP CABOR DRUMBAND PORPROV XIV KALBAR 2026 BERJALAN KHIDMAT, KETUM KONI KALBAR DAUD YORDAN HADIR SAPA PESERTA!

Uncategorized

DUA TIM 3×3 PONTIANAK MASUK GRAND FINAL! Putri Lawan Sintang, Putra Lawan Kubu Raya. Hari Ini di GOR Terpadu!

Uncategorized

Ketua Umum KONI Pontianak H. Herry Fadilah, S.H. Didampingi Wakil Ketua Ahmad Jahari, S.H. Turun Langsung Monitoring Cabor PORPROV XIV 2026

Aceh

Pemkot Pontianak Gerak Cepat Tangani Genangan di Jalan Dharma Putra, Wali Kota Instruksikan Normalisasi Parit dan Peninggian Jembatan

Uncategorized

WAKIL KETUA KONI PONTIANAK TURUN LANGSUNG MONITORING, CATUR PONTIANAK SUDAH REBUT 2 EMAS DI PORPROV XIV

Uncategorized

H. Subakir Widodo, S.E. Kepala Cabang Kalbar PT Mutiara Nasional Line Ucapkan Dirgahayu Marinir ke-81

Uncategorized

Venue Kejuaraan Kickboxing di Lapang Tenis Indoor Akcaya Terendam Banjir, Atlet dan Official Terjebak Genangan, Pertandingan dihentikan

Uncategorized

Yuliansyah Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wakil Presiden: Sosok Pemimpin Matang, Berpengalaman dan Teruji