Jakarta – Soroti proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Daerah Irigasi Trimulya I Kabupaten Konawe yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai anggaran sekitar Rp63 miliar melalui program Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV.
Indra dapa saranani selaku ketua komisi politik dan kebijakan publik PB HMI MPO menuturkan bahwa akan menggelar aksi demonstrasi dan pelaporan resmi ke dua lembaga negara, yakni Kementerian PUPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), pada hari Kamis, 25 Juni 2026 di Jakarta.
Aksi ini dipimpin oleh penanggung jawab lapangan Indra Dapa Saranani, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO. Massa aksi akan berkumpul di titik awal di Jakarta sebelum melakukan long march menuju Kementerian PUPR RI, dan dilanjutkan menuju Gedung KPK RI.
Menurut pernyataan resmi indra dapa saranani menegaskan aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Daerah Irigasi Trimulya I Kabupaten Konawe yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai anggaran sekitar Rp63 miliar melalui program Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV.
Indra dapa saranani menyebut terdapat indikasi perbedaan data kontrak, lokasi pekerjaan, serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan auditor negara.
TUNTUTAN AKSI
Dalam aksi tersebut, indra dapa saranani menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
Mendesak KPK RI melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan proyek irigasi Trimulya I Kabupaten Konawe.
Meminta KPK RI memanggil dan memeriksa PPK serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV.
Mendesak Kementerian PUPR RI melakukan audit teknis menyeluruh terhadap mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan.
Meminta BPK RI dan Inspektorat Jenderal PUPR melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran Rp63 miliar.
Menuntut penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan penyimpangan.
Indra dapa saranani menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
PENUTUP
Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya KPK RI dan Kementerian PUPR RI, untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara.
Jakarta, Juni 2026
Sumber: Indra Dapa
Editor: Denny
