Saya, Indra Dapa Saranani, selaku Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO sekaligus salah satu sarjana di bidang mining engineering, menyatakan sikap kritis dan penolakan terhadap penunjukan warga negara asing, yakni Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam dan mineral Indonesia yang seharusnya berada di bawah kendali penuh putra-putri bangsa.
Kami menilai bahwa sektor strategis seperti batu bara, nikel, ferro alloy, dan kelapa sawit merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi nasional yang tidak boleh dengan mudah diserahkan kepada kepentingan asing. Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dan mampu memimpin perusahaan strategis nasional tanpa harus bergantung kepada tenaga asing.
Kami juga menilai bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menunjuk atau merestui kepemimpinan asing pada perusahaan strategis negara belum mempertimbangkan secara serius aspek sosial masyarakat, khususnya masyarakat adat dan daerah lingkar tambang yang selama ini menjadi pihak paling terdampak akibat eksploitasi sumber daya alam.
Masyarakat di wilayah pertambangan hingga hari ini masih menghadapi konflik agraria, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, ketimpangan ekonomi, hingga minimnya kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila publik mempertanyakan arah kebijakan negara ketika perusahaan strategis pengelola kekayaan alam bangsa justru dipimpin oleh warga negara asing.
PB HMI MPO meminta pemerintah untuk:
Mengevaluasi kembali penunjukan warga negara asing sebagai pimpinan perusahaan strategis milik negara.
Mengutamakan tenaga profesional nasional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Menjamin pengelolaan SDA berpihak pada kepentingan rakyat dan masyarakat adat.
Mengedepankan prinsip kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan investasi dan pertambangan.
Kami menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk sentimen terhadap individu tertentu ataupun kebangsaan tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan kedaulatan sumber daya alam Indonesia agar tidak semakin dikuasai kepentingan asing.
“Sumber daya alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk memperkuat dominasi asing atas tanah dan kekayaan negeri ini.”
Indra Dapa Saranani
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik
PB HMI MPO
Sumber: Indra Dapa
Editor: Denny
