SUARAANAKKOLONG.CO.ID, Manado, 31 Juli 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi PBJ yang digelar di Manado, Kamis (31/7/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa di daerah berjalan terbuka, transparan, serta mudah diakses publik. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik korupsi, memperkuat kepercayaan publik, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, melalui Asisten Deputi Agung Pratistho, menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendorong pemda di Sulawesi menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan transparansi PBJ, mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan,” ujar Agung Pratistho.
Ia menyebutkan, sektor PBJ termasuk yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, keterlibatan publik dan pengawasan masyarakat menjadi faktor kunci, yang hanya bisa terjadi bila pemerintah daerah menyediakan informasi secara aktif dan terbuka.
Sulawesi Dinilai Masih Rendah dalam Keterbukaan Informasi
Pemilihan lokasi rakor di Manado bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024, tingkat keterbukaan di wilayah Sulawesi tergolong masih rendah. Dari enam provinsi, hanya dua yang masuk dalam kategori “informatif”.
“Ini menunjukkan masih banyak tantangan dalam pengelolaan layanan informasi publik, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa,” jelas Agung.
Hadirkan Narasumber Nasional
Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain:
1. Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, yang menyoroti peran strategis Kemendagri dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Dwi Rahayu Eka Setyowati, Kepala Biro Humas LKPP, yang memaparkan pentingnya transformasi digital sebagai alat percepatan transparansi PBJ.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang hadir mewakili Gubernur Olly Dondokambey, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor dan berharap kerja sama antara pusat dan daerah semakin solid untuk mewujudkan PBJ yang bersih dan akuntabel.
Media Suara Anak Kolong
Sumber: Humas Kemenko Polhukam
Editor: Tim Redaksi
📍 Layanan Aduan & Hak Jawab
Jl. Pangeran Natakusuma GG. Bambu No. 10, Kel. Suim Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📞 Telepon/WhatsApp: +62 895-2372-9167 (Admin Office), +62 812-5673-5176 (Tim Redaksi)
📱 Media Sosial Resmi Media Suara Anak Kolong
🌐 Website: https://www.suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Media Suara Anak Kolong Channels
