JAKARTA, 19 November 2026 — suaraanakkolong.co.id
Komitmen pemberantasan korupsi memasuki babak baru. DPR RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting setelah regulasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun akhirnya memperoleh persetujuan DPR RI.
Fraksi Partai Gerindra turut mendukung pengesahan regulasi tersebut, sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara.
Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemberantasan kejahatan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjangkau pengembalian aset hasil tindak pidana demi kepentingan negara, korban, dan masyarakat.
“Bagi Presiden Prabowo Subianto, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dinikmati segelintir orang, sementara rakyat menanggung kerugiannya. Hukum harus berdiri tegak, keadilan harus benar-benar dirasakan, dan setiap rupiah hak negara yang berhasil dipulihkan harus memberi manfaat bagi rakyat.” -Tegas Yuliansyah-
Pengesahan UU Perampasan Aset sekaligus membawa harapan besar agar penegakan hukum semakin tegas, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap menjamin perlindungan hak masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Sebab negara yang kuat bukan hanya mampu menghukum kejahatan, tetapi juga mampu mengembalikan hak rakyat yang dirampas oleh kejahatan.
Penulis : Farhan
Editor : Denny








