Home / Uncategorized

Minggu, 5 April 2026 - 23:49 WIB

PERMAHI Tegaskan Wibawa Peradilan Militer, Yurisdiksi Khusus Tidak Boleh Dilebur ke Peradilan Umum

Jakarta suaraanakkolong.co.id — Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Azhar Sidiq, angkat bicara soal polemik yang kembali mencuat terkait wacana membawa perkara pidana militer ke peradilan umum. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan solusi, justru berpotensi merusak bangunan hukum yang sudah dirancang secara khusus.

“Pidana militer itu bukan pidana biasa. Ada konteks disiplin, komando, dan kepentingan pertahanan negara di dalamnya. Kalau dipaksakan masuk ke peradilan umum, justru kita kehilangan esensinya,” ujar Azhar.

Ia mengingatkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 hingga KUHPM dan aturan disiplin militer. Semua itu, kata dia, menunjukkan bahwa negara memang memisahkan penanganan hukum prajurit dari warga sipil.

Baca Juga  Pererat Sinergi di Hari Fitri: Yuliansyah, S.E. Bersilaturahmi dengan Ketua Hiswana Migas Kalbar

Menurut Azhar, jenis perkara dalam pidana militer juga tidak bisa disamakan. Kasus seperti desersi, pelanggaran komando, hingga pembocoran rahasia negara memiliki dampak langsung terhadap stabilitas institusi militer, bahkan keamanan nasional.

“Ini bukan sekadar soal benar atau salah secara individu. Ini soal menjaga sistem,” tegasnya.

Azhar juga mengutip pandangan pakar hukum pidana Andi Hamzah yang menyebut pidana militer bersifat khusus (lex specialis), sehingga tidak tepat jika ditarik ke pengadilan umum. Hal senada juga disampaikan R. Soeprapto, bahwa yurisdiksi peradilan militer tidak bisa dicampur atau diintervensi.

Baca Juga  DUGAAN PENGHINAAN TERHADAP JURNALIS OLEH KALAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK BERUJUNG DI SOMASI

Meski begitu, Azhar tidak menutup mata terhadap kritik publik. Ia mengakui ada problem kepercayaan, terutama ketika muncul kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum aparat.

“Kalau ada yang salah, ya diperbaiki. Tapi jangan langsung dibongkar sistemnya. Reformasi itu harus memperkuat, bukan mengganti arah,” katanya.

Ia menilai yang lebih mendesak saat ini adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh peradilan militer, agar publik tidak lagi melihatnya sebagai ruang yang tertutup.

“Jangan sampai karena tekanan opini, kita ambil jalan pintas. Negara hukum harus tetap berdiri di atas prinsip, bukan sekadar reaksi,” tutup Azhar.

Sumber: PERMAHI
Editor: Denny

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Ketua Umum KONI Pontianak H. Herry Fadilah, S.H. Didampingi Wakil Ketua Ahmad Jahari, S.H. Turun Langsung Monitoring Cabor PORPROV XIV 2026

Aceh

Pemkot Pontianak Gerak Cepat Tangani Genangan di Jalan Dharma Putra, Wali Kota Instruksikan Normalisasi Parit dan Peninggian Jembatan

Uncategorized

WAKIL KETUA KONI PONTIANAK TURUN LANGSUNG MONITORING, CATUR PONTIANAK SUDAH REBUT 2 EMAS DI PORPROV XIV

Uncategorized

H. Subakir Widodo, S.E. Kepala Cabang Kalbar PT Mutiara Nasional Line Ucapkan Dirgahayu Marinir ke-81

Uncategorized

Venue Kejuaraan Kickboxing di Lapang Tenis Indoor Akcaya Terendam Banjir, Atlet dan Official Terjebak Genangan, Pertandingan dihentikan

Uncategorized

Yuliansyah Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wakil Presiden: Sosok Pemimpin Matang, Berpengalaman dan Teruji

Uncategorized

Sekum PODSI Kalbar Abdi Nurkamil Mawardi Laporkan 183 Atlet dari 11 Kabupaten/Kota Siap Tarung di Dragon Boat Race 2026 Piala Dankodaeral XII

Uncategorized

Sambutan Komandan Kodaeral XII Laksamana Muda TNI Sawa, S.E., M.M. Pada Penyerahan Piala Bergilir Lomba Dayung Porprov XIV Kalbar. Tegaskan Dayung Olahraga Leluhur