suaraanakkolong,co.id Pontianak 10/9/2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara isi pembicaraan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini, Rabu (10/9). Ia menyebut pertemuannya dengan Presiden adalah untuk melaporkan hasil rapat kerja perdanannya dengan komisi XI DPR RI.
Ia juga membahas peluang perubahan APBN bersama Presiden. “Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR, itu saja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporkan progresnya seperti apa,” kata Purbaya usai menghadap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik Rp200 triliun uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). Nantinya, uang tersebut akan ditebar ke perbankan umum.
Menurutnya, nilai Rp200 triliun itu hanya sebagian dari total uang pemerintah yang mengendap di BI, yakni sebesar Rp425 triliun. Soal skemanya, Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan yang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN).
“Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke… bukan dibelikan SUN… Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” ungkapnya.
Soal penarikan uang pemerintah yang diparkir di BI ini sebelumnya disampaikan Purbaya ketika rapat kerja (raker) perdana sebagai menkeu dengan Komisi XI DPR RI hari Rabu (10/9/2025). Dalam rapat yang berlangsung santai itu, Purbaya menjelaskan uang yang mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp425 triliun itu adalah hasil pungutan pajak dan sumber lain yang bercampur. Akan tetapi, uang tersebut tidak bisa diakses perbankan dan dibiarkan mengendap di BI.
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab orang susah mencari kerja. Sebab, ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya mengendap dan tidak bisa diakses perbankan. Dengan memindahkan uang tersebut ke perbankan umum, manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.
“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Dalam kesempatan rapat kerja bersama komisi XI DPR RI, Ia menanyakan progres pelaksanaan rencana tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Wakil Menteri Keuangan yang mendampingi Menkeu itu kemudian menjawab bahwa penarikan Rp200 triliun sedang dijalankan.
Purbaya juga sudah meminta BI tak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Bank sentral cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bendahara Negara ini meyakini uang negara yang disimpan di perbankan tidak bakal diendapkan begitu saja. Pasalnya, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan. Artinya, perbankan mesti putar otak bagaimana mendapatkan return yang lebih tinggi, ketimbang mendiamkan simpanan uang negara tersebut. Hal tersebut berujung pada perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat.
“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank gak akan mendiamkan uang itu, itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya,” jelas Purbaya.
“Di situlah mulai pertumbuhan kredit secara sehat. Jadi, saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan demo besar di Indonesia beberapa waktu belakangan adalah akumulasi dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. “Yang bapak-bapak (anggota DPR RI) rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter, yang sebetulnya kita kuasai,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).
Purbaya kemudian mempertanyakan kerja anggota Komisi XI DPR RI selama ini. Ia heran mengapa permasalahan fiskal dan moneter Indonesia tidak segera diatasi oleh pemerintah, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Yang jadi pertanyaan saya, di sini Komisi XI rapatnya dengan menteri keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini, tiba-tiba pertanyaan banyak sekali, yang seharusnya sudah putus pada waktu itu,” tutur Purbaya.
“Tapi gak apa-apa. Jadi, ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu (kesalahan fiskal dan moneter), sebelum mengubah yang lain. Struktural lain kita bisa ubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri,” janji Menkeu Purbya.
Salah satu cara yang akan digenjot Menkeu Purbaya adalah percepatan belanja anggaran. Pasalnya, ia menuturkan 90 persen perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik. Menkeu baru yang penuh percaya diri itu yakin betul Presiden Prabowo Subianto tidak salah menunjuknya sebagai menteri keuangan baru pengganti Sri Mulyani. Ia menekankan mengelola perekonomian bukan barang baru untuknya.
“Ketika 1997-1998 negara-negara yang diserang adalah Thailand, Korea, dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana mengatasi krisis kalau terjadi lagi,” bebernya.
“Kita melakukan kesalahan yang fatal, pada waktu itu Bank Indonesia (BI) menaikkan bunga sampai 60 persen lebih untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat … Tapi kalau kita lihat di belakangnya, kita mencetak uang, tumbuhnya 100 persen. Jadi, kebijakannya kacau balau. Mau ketat atau longgar? Kalau kita melahirkan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setan dari kebijakan itu,” jelas Purbaya.
Pada akhirnya, ia menyebut bunga tinggi menghancurkan sektor riil. Sedangkan uang yang banyak justru menyerang nilai tukar rupiah. “Jadi, kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu, tanpa sadar. Bukan karena ekonom-ekonom waktu dulu bodoh atau bagaimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu,” Ungkap alumni bidang ekonomi Purdue University, Indiana Amerika Serikat itu.
Media Suara Anak Kolong
Sumber/Penulis: Rudy Priyatna
Editor: Denny Purwanto
Layanan Aduan dan Hak Jawab
Alamat: Jl. Pangeran Natakusuma Gg. Bambu No.10, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📱 WhatsApp Admin Office: +62 895-2372-9167
📱 WhatsApp Tim Redaksi: +62 812-5673-5176
Media Sosial Resmi Suara Anak Kolong
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Suara Anak Kolong Channel
🌐 Website: www.suaraanakkolong.co.id
