SUARAANAKKOLONG.CO.ID, ACEH BESAR – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar menerima kunjungan silaturahmi dari tokoh perdamaian Aceh, Hamid Awaluddin, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM RI, pada Senin, 5 Mei 2025. Pertemuan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, dan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat Aceh.
Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Wali Nanggroe DR. M. Raviq, Teuku Kamaruzaman (Ampon Man), DR. Rustam Effendi, Sekjen Partai Aceh Aiyub Abbas, Ketua Komisi I DPRA Tgk. Muharuddin, serta anggota DPR Aceh Azhari M. Nur Haji Maop.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah rencana Pemerintah Pusat untuk menambah empat batalyon TNI di wilayah Aceh. Menanggapi hal tersebut, Hamid Awaluddin menegaskan pentingnya transparansi dari pusat.
“Saya baru tahu tentang rencana ini, maka saya mengajukan dua pertanyaan penting: apa urgensinya dan apa relevansinya?” kata Hamid. Ia menambahkan, masyarakat Aceh berhak mendapatkan penjelasan yang rasional agar bisa menilai secara objektif.
Sebelumnya, Wali Nanggroe telah menyatakan bahwa penambahan batalyon TNI bertentangan dengan semangat perdamaian MoU Helsinki 2005 antara RI dan GAM.
“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh merasa aman dan pemerintah komit dengan MoU. Bahkan eks kombatan turut menjaga keamanan sejak 2005,” ujar Wali Nanggroe.
Dari sisi geopolitik, menurut Wali, tak ada ancaman signifikan di kawasan ASEAN yang membenarkan penambahan militer. Ia menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme, dan kini yang terpenting adalah menjaga komitmen terhadap perdamaian.
Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin, juga menyoroti kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait rencana tersebut.
“Jika penempatan dilakukan secara sepihak, ini bisa merusak kepercayaan dan mencederai kekhususan Aceh. Bahkan bisa memunculkan trauma kolektif dan memperkuat sentimen negatif terhadap pusat,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi penanda bahwa isu penambahan batalyon TNI di Aceh bukan sekadar kebijakan keamanan, melainkan menyentuh aspek kedaulatan lokal, perdamaian, dan hubungan pusat-daerah yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Media Suara Anak Kolong
Sumber/Penulis: Tim Liputan Aceh
Editor: Amarizar.MD
Red. Sri Sundari
