SUARAANAKKOLONG.CO.ID Jakarta, 31 Januari 2025 MN KAHMI – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan membuka lahan seluas 20 juta hektare untuk mendukung swasembada pangan dan energi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Bidang Agrikultur Majelis Nasional KAHMI, Ato’ Ismail.
Menurut Ato’, kebijakan ini dinilai tepat karena adanya potensi besar dalam sektor pertanian dan energi di Indonesia, serta luas hutan yang masih sangat besar, yang mencapai 125 juta hektare pada akhir 2023.
“Pembukaan lahan baru ini sangat tepat, karena Indonesia masih memiliki luas hutan yang sangat besar dan ini dapat dimanfaatkan untuk swasembada pangan dan energi,” ujar Ato’ dalam Seminar Swasembada Pangan MN KAHMI yang digelar pada Kamis (30/1/2025).
Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber terkemuka, di antaranya Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sebagai Keynote Speaker, serta pembicara lainnya seperti Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri MS, dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Sofyan Sjaf.
Ato’ lebih lanjut menjelaskan bahwa pembukaan lahan tersebut dapat membuka sekitar 10 juta lapangan pekerjaan baru, khususnya melalui program hilirisasi agrobisnis yang akan meningkatkan sektor pertanian di tanah air. Selain itu, pembukaan lahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.
Menurut Ato’, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, berkat sumber daya alam dan sektor agrobisnis yang melimpah. Ia juga menyebutkan bahwa masuknya investor kelapa sawit membawa dampak positif bagi ekonomi daerah, termasuk penyerapan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur yang membuka akses ke daerah-daerah terpencil.
Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda (multiplier effect), salah satunya dari kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).
Namun, Ato’ juga merekomendasikan pentingnya keberpihakan anggaran sebesar 15 persen dari APBN untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Ia mengingatkan agar pengelolaan potensi ekonomi dari sektor pangan dan energi melibatkan pengusaha kecil dan menengah, serta menghindari dominasi pengusaha asing dan pekerja asing.
Sementara itu, Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, juga mempertanyakan pendekatan Food Estate dalam mencapai swasembada pangan. Ia menilai bahwa keberhasilan dalam mencapai kedaulatan pangan harus didasarkan pada pengelolaan sumber daya yang ada di desa. “Desa adalah wajah Indonesia,” ujarnya.
Sofyan menyoroti ketidakmampuan sektor pertanian di desa dalam meningkatkan produksi pangan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tingginya impor pangan ke Indonesia.
Sofyan Sjaf juga mempertanyakan apakah Food Estate akan menjadi solusi untuk mendorong swasembada pangan. “Atau ada faktor lain yang lebih efektif?” tanya Sofyan. Ia menekankan pentingnya kedaulatan pangan yang seharusnya dimulai dengan pengelolaan potensi di desa, tempat di mana sebagian besar sumber daya alam Indonesia berada.
“Kita kembali kelola ke desa,” tutup Sofyan, menekankan perlunya penataan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik di tingkat desa untuk mencapainya.
Diharapkan kebijakan pembukaan lahan seluas 20 juta hektare dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia.
Red. Aulia
Edit. Amarizar.MD
