suaraanakkolong,co.id Jakarta, 22/9/2025
Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan pasangan calon Presiden Prabowo dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Kampanye Pilpres 2024 yang lalu. Program yang semula sederhana, simple dan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menjadi bahan penghibur hati bagi pelaku UMKM saat itu.
Seiring dengan perjalanan waktu, program prioritas nasional ini berubah dari konsep awal, semula diperuntukkan untuk Makan Siang menjadi Makan Pagi. Pelaksananya juga berubah, semula dijanjikan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah berubah dan diarahkan untuk pengusaha yang bermodal besar. Janji manis hanya sekedar untuk penghibur belaka.
Kini, pelaksanaan MBG menjadi sorotan public dan menyeruak diberbagai media, baik nasional maupun daerah, karena pelaksanaannya yang banyak menuai protes dari berbagai pihak. Program Nasional yang terkesan dipaksakan ini, berjalan terseok-seok dan menuai banyak masalah di berbagai daerah di tanah air.
Awak media suaraanakkolong.co.id yang dari sejak awal memasang mata, kuping dan telinga, siap membidik setiap langkah dan gerak gerik tim dari Badan Gizi Nasional.
Dari penelusuran dan kerja para jurnalis, tercium gerak langkah para oknum yang mengatasnamakan staf khusus atau tim khusus bermain di setiap daerah di tanah air.
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM), merespons penjelasan Badan Gizi Nasional yang menepis dugaan adanya 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Irma menduga adanya monopoli dapur MBG meskipun tidak fiktif. “Betul, bukan fiktif, tetapi ada yang monopoli kuota SPPG (dapur),” kata Irma saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
Irma Chaniago lalu memberi contoh monopoli tersebut. Ia menyebut ada pihak yang sengaja mendaftar di semua wilayah dengan maksud sekadar menutup kuota SPPG, “Contohnya, mereka mendaftar di semua wilayah, yang menyebabkan kuota di wilayah-wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi diakses oleh orang lain untuk ikut mendaftar, padahal mereka cuma daftar untuk menutup kuota, tetapi lokasi dapurnya tidak ada pembangunan persiapan sama sekali,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengatakan kuota SPPG bisa penuh, padahal baru ada dua pihak yang punya dapur MBG. Ia menyebut ada 28 kuota yang pada akhirnya diperjualbelikan. “Contoh di satu kabupaten, kuota SPPG 30, yang daftar dan punya dapur baru 2, tetapi ketika orang lain mau daftar online, pendaftaran mereka mental, karena informasi yang keluar tertulis kuota sudah penuh, padahal yang beroperasi baru 2. Artinya, yang 28 daftar cuma untuk menutup kuota dan disinyalir untuk diperjualbelikan,” ujar dia.
Meski begitu, Irma bersyukur pihak BGN langsung bertindak terkait fenomena tersebut. Ia menyebut BGN sudah menutup sekitar 5.000 kuota fiktif tersebut. “Jadi sebenarnya bukan dapur fiktif, tapi kuota dapur fiktif, by the way alhamdulillah BGN sudah langsung merespons kasus tersebut dengan mendrop 5.000-an kuota fiktif tersebut,” tutur Vocalis dari Partai Nasdem tersebut.
Dari penelusuran awak media, sebanyak 5 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga fiktif. Meski terdaftar, dapur-dapur MBG itu disebut tidak ditemukan bangunannya. Hal tersebut diungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025). Dalam rapat tersebut, Nurhadi juga mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.
“Seperti yang pernah saya laporkan ke bapak, bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” “Artinya ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi,” Ungkap Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI.
Dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi mengatakan temuan ini menandakan terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN. Menurutnya, usai oknum tersebut mengunci titik-titik, kemudian titik itu dijual kepada investor. “Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai Yayasan nya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” Jelas Nurhadi di Gedung DPR RI.
Nurhadi meminta agar temuan tersebut tak dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar. “Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” tegasnya.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Nurhadi meminta BGN agar memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Nurhadi pun mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG, namun sudah tercatat. “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujarnya.
“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi Yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” sambung Nurhadi.
Sementara itu jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) sibuk klarifikasi, dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Ketua Tim Investigasi atas kasus yang terjadi di berbagai daerah pasca mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN, Dadan Hindayana bersama Nanik S. Deyang dan Tim Investigasi BGN Pusat saat jumpa Pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/09/2025)
Terkait Dapur MBG fiktif, Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang baru saja dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih jilid II, langsung dihadapkan untuk memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.
Orang dekat Prabowo ini membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru membangun dapur, kalau disetujui membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9)
Nanik S Deyang pun sibuk memberikan klarifikasi terkait dugaan dapur MBG fiktif. Menurutnya ada mekanisme pengajuan dapur MBG yang sudah berubah. Sebelumnya, proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun mekanismenya kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).
Dari situ lalu banyak orang yang mendaftar, sehingga mendapatkan nomor ID untuk masuk ke portal. Dari portal itu akan muncul kunci yang ditetapkan sebagai titik dapur MBG. Nanik menyebut bahkan ada 100 ribu lebih yang mendaftar.
“Akhirnya banyak orang, nggak tahu daftar, nggak tahu orang yang gambling, nggak tahu orang yang akan menjual, yang penting mereka bisa masuk dulu. Itu yang terdaftar itu mungkin sekarang sudah 100 ribu lebih, padahal yang akan kita operasikan dapur itu hanya 30 ribu,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.
Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).
Dari situ lalu banyak orang yang mendaftar, sehingga mendapatkan nomor ID untuk masuk ke portal. Dari portal itu akan muncul kunci yang ditetapkan sebagai titik dapur MBG. Nanik menyebut bahkan ada 100 ribu lebih yang mendaftar. Nanik menegaskan orang-orang yang mendaftar itu tidak semua akan membangun dapur. Ia mengungkap bisa saja nomor ID yang didapat kemudian dijual oleh oknum.
“Orang-orang itu sebetulnya belum tentu mereka bangun. Yang penting 24 jam mereka tongkrongin sistem itu, bahkan ada yang tengah malam masuk. Itu mereka cuma nyari nomor ID. Jadi nanti, kalau sudah masuk, dia akan dapat kunci. Nah, kunci inilah yang oleh oknum-oknum itu diperjualbelikan siapa yang mau bangun dapur,” ujarnya.
“Sampai saat ini, yang disebut fiktif itu orang-orang yang gambling, yang daftar yang bisa masuk. Mungkin bisa siapa saja, bisa anak muda, orang yang nggak kerja, karena kan itu harus bersaing untuk dapat nomor ID,” ujarnya. “Jadi bukan fiktif. Kalau fiktif, kan sudah dikasih duit tapi nggak dibangun. Bahkan mungkin bukan 5.000 bisa lebih,” lanjutnya.
Langkah selanjutnya, kini BGN menutup pendaftaran dapur MBG. Ia melakukan proses verifikasi dengan waktu yang ditentukan. Jika akun tidak memenuhi persyaratan, BGN akan otomatis menghapus akun-akun yang mendaftar. “Karena sudah penuh sekarang, ini ditutup sama BGN. Kita verifikasi 14 ribu dulu di tahap awal, kita kasih waktu 45 atau 30 hari, bener nggak membangun dapur. Begitu nggak ada tanda-tanda, delete-delete,” ujarnya.
“Prosesnya itu kan diterima dulu, nanti kita cek foto dan bangunan. Kalau belum kirim-kirim, langsung kita delete. Kalau sudah lengkap pun, sudah ada semua, itu pun melalui proses lagi. Kita sidak lagi, dilihat ke lapangan oleh kepala SPPT di kabupaten atau kota itu, bener nggak ini bangunan yang di foto itu, baru di situ diselidiki apa kurangnya. Itu dilaporkan lagi ke pusat masih ada yang kurang,” lanjut Nanik.
Penulis : Nurman A. Mukmin
Layanan Aduan dan Hak Jawab
Alamat: Jl. Pangeran Natakusuma Gg. Bambu No.10, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📱 WhatsApp Admin Office: +62 895-2372-9167
📱 WhatsApp Tim Redaksi: +62 812-5673-5176
Media Sosial Resmi Suara Anak Kolong
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Suara Anak Kolong Channel
🌐 Website: www.suaraanakkolong.co.id
