SUARAANAKKOLONG.CO.ID Pontianak, 15 Februari 2025 – Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) meminta pemerintah untuk tidak memotong anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Daerah dalam program efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Ketua Badan Pengurus Pusat HIPKA, Ato’ Ismail, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada acara pelantikan Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Sabtu (15/2/2025).
Ato’ menekankan bahwa Program DAK Infrastruktur juga memberikan banyak manfaat lain, seperti membuka lapangan kerja bagi sarjana teknik, pekerja konstruksi, serta meningkatkan pengusaha kecil dan menengah di bidang konstruksi.
Terutama untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung program swasembada pangan serta memberikan dampak ekonomi yang tinggi, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi lokal maupun daya tarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri.
“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo, termasuk efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak mendesak seperti alat tulis kantor dan perjalanan dinas yang berlebihan. Namun, pemotongan anggaran untuk infrastruktur vital harus dihindari, karena itu akan sangat berdampak negatif bagi ekonomi daerah dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Ato’ Ismail.
Selain itu, HIPKA juga mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diberikan kepada masyarakat miskin, guna memastikan bahwa anggaran negara tepat sasaran. Ia menyarankan pemerintah untuk mengikuti contoh negara-negara maju seperti China dan Jepang, di mana anak-anak dari keluarga kaya tidak menerima bantuan tersebut karena mereka mampu membayar sebagian biaya program tersebut.
“Anak-anak dari keluarga kaya, yang bahkan memiliki uang jajan hingga Rp 50.000 atau lebih per hari, seharusnya tidak menerima bantuan makan bergizi gratis. Ini akan membantu memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak dan tepat sasaran,” ujar Ato’ Ismail.
Optimalkan Pajak dan Evaluasi Kebijakan Tax Holiday
HIPKA juga mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), PDB Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai USD 4,98 triliun atau sekitar Rp 80.000 triliun, namun penerimaan pajak Indonesia hanya sekitar 2,4% dari PDB, yakni Rp 1.932,4 triliun.
“Pajak harus menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara. Kami berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pajak hingga 5% dari PDB, yang akan memberikan potensi pendapatan sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya,” tambah Ato’ Ismail.
Lebih lanjut, HIPKA juga mengkritisi kebijakan tax holiday bagi investor, terutama di sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya, yang dinilai mengurangi kontribusi pajak negara. Mereka mengusulkan agar kebijakan ini dikaji ulang untuk memastikan bahwa penerimaan negara lebih optimal.
“Pemerintah perlu meminimalisir program tax holiday untuk sektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara. Hal ini penting untuk meningkatkan anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih merata,” ujarnya.
Menyiapkan Pengusaha Menengah untuk Masa Depan
Selain itu, HIPKA mengusulkan pembuatan peta jalan (road map) untuk menciptakan 5% dari penduduk Indonesia, sekitar 14 juta orang, menjadi pengusaha menengah yang komitmen membayar pajak 10% dari omzet mereka. Menurut Ato’ Ismail, jika hal ini dapat tercapai, potensi pajak yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp 20.000 triliun, yang akan sangat membantu Indonesia menuju status negara maju.
“Jika kita bisa menciptakan 14 juta pengusaha menengah yang membayar pajak secara konsisten, maka Indonesia akan memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Ini bisa menjadi dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Ato’ Ismail.
Kebijakan Efisiensi Anggaran di Tengah Ketidakpastian
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian global dan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Namun, beberapa kebijakan efisiensi anggaran ini mendapatkan perhatian khusus, karena ada potensi pemangkasan anggaran yang mempengaruhi sektor-sektor vital, termasuk pembangunan infrastruktur. Pada awal Februari, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menginstruksikan penundaan rapat pendalaman anggaran dengan kementerian dan lembaga mitra kerja, sambil menunggu rekonstruksi anggaran yang lebih adil.
“Kebijakan efisiensi anggaran memang penting, namun kami berharap sektor-sektor yang mendukung pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur tidak menjadi korban pemangkasan anggaran. Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Ato’ Ismail.
Dengan semangat gotong royong dan komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan, HIPKA berharap pemerintah dapat mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, yang akan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.
Red. Amarizar.MD
Edit. Aulia
