Home / Uncategorized

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Keresahan Pelaku Usaha Angkutan Sungai Pedalaman, Perubahan Aturan Pengurusan SPOG Melalui Agen Pelayaran di KSOP Pontianak

PONTIANAK, Kamis 13/08/2026
suaraanakkolong.co.id

Sejumlah pemilik kapal pedalaman mengeluhkan mekanisme pengurusan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) yang mereka nilai semakin membebani biaya dan proses administrasi.
Keluhan tersebut disampaikan kepada tim media oleh pemilik kapal pedalaman yang mengaku keberatan dengan adanya arahan agar pengurusan SPOG dilakukan melalui agen pelayaran.
Menurut keterangan yang diterima tim media, selama ini pemilik kapal pedalaman dapat melakukan permohonan SPOG secara mandiri melalui sistem aplikasi online yang dioperasikan oleh Operator mereka sendiri, sehingga proses dinilai lebih praktis, cepat dan efisien. Hal ini justru dapat menghidari hal-hal yang tidak perlu seperti modus Percaloan.

Namun, para pemilik kapal tersebut mengaku belakangan diarahkan untuk menggunakan jasa agen pelayaran. Kondisi inilah yang kemudian dipersoalkan karena menurut mereka dapat menambah beban biaya operasional pemilik kapal pedalaman.
Pemilik kapal juga mempertanyakan adanya persyaratan atau spesifikasi dokumen tertentu yang menurut mereka lebih identik dengan pengurusan kapal laut, sementara kapal yang mereka operasikan merupakan kapal pedalaman.

Robin Fajar Nadapdap, S.Kom., M.M.Tr., selaku Kasi Lala KSOP Kelas I Pontianak, turut disebut oleh pemilik kapal dalam keluhan yang disampaikan kepada tim media.
Tudingan mengenai adanya pemaksaan atau kewajiban menggunakan agen pelayaran perlu diklarifikasi secara resmi kepada pihak KSOP Kelas I Pontianak.

Baca Juga  DPC PARTAI HANURA KABUPATEN BANDUNG BUKA REKRUTMEN KADER: SIAP CETAK KADER BERKUALITAS DI 31 KECAMATAN

Tim media belum menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran, sebelum memperoleh penjelasan dan dasar regulasi dari pejabat yang berwenang.
Para pemilik kapal pedalaman berharap Kepala KSOP Kelas I Pontianak dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengurusan SPOG, khususnya mengenai:

Apakah pemilik kapal pedalaman diperbolehkan mengurus SPOG secara mandiri?
Apakah penggunaan agen pelayaran merupakan kewajiban atau hanya pilihan?
Apa dasar hukum apabila pengurusan harus dilakukan melalui agen?
Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara kapal pedalaman dan kapal laut?
Apakah sistem atau aplikasi yang selama ini digunakan pemilik kapal masih sah dan dapat digunakan?
Jika terjadi perubahan mekanisme pelayanan, apakah sudah terdapat pemberitahuan resmi kepada para pemilik kapal?
Jangan Sampai Pelayanan Publik Menjadi Beban Tambahan
Para pemilik kapal meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius Kepala KSOP Kelas I Pontianak maupun Kementerian Perhubungan.

Mereka berharap pelayanan administrasi pelayaran dapat dilakukan secara transparan, mudah, efisien dan tidak menimbulkan biaya tambahan yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Jika memang terdapat perubahan mekanisme pelayanan, pemilik kapal meminta agar aturan tersebut disampaikan secara resmi dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Baca Juga  Harmoni di Bulan Kemenangan: Bang Yuliansyah Jalin Silaturahmi Bersama Ketua DPW PSI Kalbar

Sebaliknya, apabila penggunaan agen pelayaran memang diwajibkan berdasarkan ketentuan tertentu, pihak KSOP diharapkan dapat menjelaskan dasar hukum dan standar pelayanannya kepada masyarakat pengguna jasa.
Tim Media Buka Ruang Klarifikasi
Tim media menegaskan bahwa informasi mengenai persoalan tersebut diperoleh dari keterangan pemilik kapal yang menyampaikan keluhan kepada wartawan.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pejabat maupun institusi tertentu.
Untuk menjaga prinsip cover both sides, tim media membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala KSOP Kelas I Pontianak, Kasi Lala Robin Fajar Nadapdap, S.Kom., M.M.Tr., maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, ataupun data dan dokumen yang dapat menjelaskan persoalan tersebut.

Media juga berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasinya.
Pertanyaannya kini: apakah pengurusan SPOG bagi kapal pedalaman memang wajib melalui agen pelayaran, atau sebenarnya pemilik kapal masih memiliki hak untuk melakukan pengurusan secara mandiri dengan menggunakan Operator sendiri.

Penulis: Rudi Priyatna
Editor: Denny

Share :

Baca Juga

Uncategorized

DUA TIM 3×3 PONTIANAK MASUK GRAND FINAL! Putri Lawan Sintang, Putra Lawan Kubu Raya. Hari Ini di GOR Terpadu!

Uncategorized

Ketua Umum KONI Pontianak H. Herry Fadilah, S.H. Didampingi Wakil Ketua Ahmad Jahari, S.H. Turun Langsung Monitoring Cabor PORPROV XIV 2026

Aceh

Pemkot Pontianak Gerak Cepat Tangani Genangan di Jalan Dharma Putra, Wali Kota Instruksikan Normalisasi Parit dan Peninggian Jembatan

Uncategorized

WAKIL KETUA KONI PONTIANAK TURUN LANGSUNG MONITORING, CATUR PONTIANAK SUDAH REBUT 2 EMAS DI PORPROV XIV

Uncategorized

H. Subakir Widodo, S.E. Kepala Cabang Kalbar PT Mutiara Nasional Line Ucapkan Dirgahayu Marinir ke-81

Uncategorized

Venue Kejuaraan Kickboxing di Lapang Tenis Indoor Akcaya Terendam Banjir, Atlet dan Official Terjebak Genangan, Pertandingan dihentikan

Uncategorized

Yuliansyah Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wakil Presiden: Sosok Pemimpin Matang, Berpengalaman dan Teruji

Uncategorized

Sekum PODSI Kalbar Abdi Nurkamil Mawardi Laporkan 183 Atlet dari 11 Kabupaten/Kota Siap Tarung di Dragon Boat Race 2026 Piala Dankodaeral XII