Home / Daerah / Energi / Kalimantan Barat / Pontianak

Rabu, 22 Oktober 2025 - 12:06 WIB

Pemerintah Provinsi Kalbar akan segera membuat Instruksi kepada Pertamina untuk Menertibkan SPBU-SPBU Nakal. Mulai dari Sanksi ringan sampai pencabutan Ijin

suaraanakkolong.co.id Pontianak, Jum’at, 17/10/2025

Pontianak, Aksi demontrasi, unjuk rasa dan protes para awak Truck ekspedisi pengangkut bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya dari Pontianak menuju ke berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat merupakan pemandangan umum yang selalu dianggap biasa.

Penampakan antrian panjang Truck pengangkut berbagai bahan pokok kebutuhan masyarakat di setiap SPBU penyedia Bahan Bakar Solar sudah merupakan pemandangan yang dianggap biasa oleh Aparat Penegak Hukum di Kalimantan Barat.

Akibat pembiaran yang terlalu lama dan berkelanjutan, memantik aksi protes dan demonstrasi besar-besaran dari para awak Truck di Kalimantan Barat, seperti aksi protes dalam bentuk unjuk rasa yang dilakukan di Bundaran Alianyang, Sungai Ambawang, Kubu Raya pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

Mereka menuntut pemerintah daerah dan semua stake holder distribusi BBM SOLAR untuk segera mengambil langkah Tegas dan Nyata dalam mengatasi kelangkaan solar subsidi yang telah berlangsung puluhan tahun di Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi para awak Truck ini merupakan bentuk keprihatinan dari masyarakat akibat lemahnya penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap adanya aksi dan unjuk rasa, para pemangku kebijakan di Kalimantan Barat selalu menebarkan janji-janji manis untuk meredam gejolak sesaat. Pada kesempatan aksi demontrasi tanggal 16 Oktober 2025 di Bundaran Tugu Paejuang Alianyang, para peserta aksi juga menagih janji dari Pj Gubernur Harisson, karena pada aksi demonstrasi sebelumnya pernah berkomitmen akan menyelesaikan persoalan kelangkaan solar subsidi, namun hingga kini tak kunjung ada penyelesaian. “Janji teros kapan selesainya, mana bukti janji mu pak…” Pekik seorang sopir.

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan bersama Sekda Kalbar dr. Harrison dan Edi Bangun Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, saat menerima aspirasi dari para sopir truck Ekspedisi di Tugu Alianyang Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kamis, 16/10/2025

Krisis solar bersubsidi yang berkepanjangan saban tahun sangat mengganggu distribusi bahan kebutuhan masyarakat diberbagai daerah. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi para sopir truck dan ekpedisi lainnya. Akibat sulitnya mendapatkan Solar bersubsidi secara resmi di SPBU, para awak truck tidak jarang harus mencari dari para pengoplos solar illegal. Kondisi seperti ini secara otomatis akan menambah biaya overhead bagi para pengusaha jasa angkutan, akhirnya harga barang di daerah perhuluan Kalbar meningkat tajam.

Gelombang protes dan kekecewaan para awak truck yang ditumpahkan dalam bentuk Unjuk Rasa di Bundaran Alianyang Jalan Trans Kalimantan pada hari kamis 16 Oktober 2025, telah menjadi sorotan public, baik dari masyarakat maupun penggiat media sosial di Kalimantan Barat.

Baca Juga  Peduli di Bulan Ramadan, Ditlantas Polda Kalbar Bagikan Takjil Gratis di Bundaran Tugu Digulis

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan yang dikenal dekat dengan masyarakat kecil yang termarginalkan, dengan gaya bahasanya yang ceplas ceplos dan apa adanya ini, langsung merespon dan turun ke Bundaran Alianyang menyapa para demonstran, serta melakukan Tanya jawab dengan perwakilan para sopir.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan sopir menuntut Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pertamina untuk menertibkan para Pelansir BBM Siluman di SPBU, para Sopir mengaku sangat kesulitan mendapatkan BBM Solar untuk bekerja karena dimonopoli para pengantri Siluman.

Para sopir terus mengancam sampai tuntutan mereka terealisisasi. “Kami minta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengambil kebijakan terhadap SPBU seluruh Kalimantan Barat, agar setiap SPBU dengan jalur antrian ekspedisi satu, pelansir satu, dibagi rata, Jangan di monopoli oleh pelansir.” Pinta perwakilan sopir.

“Karena kenyataan dilapangan, SPBU di Kalimantan Barat dikuasai oleh Pelansir/Pengantri. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kalau Bapak mau, ikut kami ke lapangan.” Tegas perwakilan para Sopir.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, bersama Sekda Kalbar dr. Harrison menerima langsung aspirasi para Sopir Truck peserta Unjuk Rasa di seputaran Tugu Alianyang, Kamis pagi, 16/10/2025

Krisantus Kurniawan, M.Si, memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan praktik curang oleh mafia migas yang merugikan masyarakat. “Penyampaian aspirasi ini kami terima. Hari ini ada tiga perwakilan sopir menyampaikan persoalan serius terkait distribusi BBM subsidi jenis solar di seluruh provinsi Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menginstruksikan langkah tegas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk menertibkan seluruh SPBU di wilayah tersebut. Pemerintah bahkan mendorong agar sanksi berat dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kita akan buat Pertamina menertibkan seluruh SPBU. Pengemudi truck dan ekspedisi harus diutamakan. Pertamina wajib menunjuk SPBU untuk pengisian solar bersubsidi bagi sopir ekspedisi. Jangan ada lagi tangki siluman yang bermain di SPBU,” tegas Krisantus dengan nada tinggi.

Dalam wawancara dengan awak media, Krisantus mengatakan “Tidak ada lagi yang bermain pada distribusi Solar, termasuk juga dengan pemberantasan mafia-mafia sebetulnya. Mafia-mafia solar, yang kita lihat akhir-akhir ini di media sosial, bahkan terjadi insiden dan sebagainya, tentu kita tidak inginkan, oleh sebab itu nanti Pemerintah Provinsi akan mengeluarkan instruksi agar Pertamina segera menertibkan distribusi BBM di SPBU-SPBU, kemudian menertibkan jalur pengantri dan ekspedisi, agar tidak terjadi konflik di SPBU, sampai terjadi menabrak pompa dan sebagainya. Selain dari pada itu kita juga akan membuat instruksi memberi sanksi kepada SPBUSPBU nakal.” Ungkapnya

Baca Juga  Bangunan Ambruk Akibat Cuaca Buruk, Polsek Matan Hilir Selatan Sigap Turun Ke Titik Lokasi

Wagub Kalbar juga menghimbau kepada para sopir untuk memperhatikan kewajiban, seperti mengurus plat kenderaan menjadi plat Kalimantan Barat (KB), sehingga pajak yang dibayarkan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat.

Selain itu, ia mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran di lapangan. “Segera laporkan, Jika terbukti, SPBU tersebut akan langsung diberi sanksi tegas, mulai dari sanksi ringan dingga pencabutan ijin” pungkasnya.

Ilustrasi Mobil Tangki Pengangkut BBM dan Depo Pertamina. (dok. Pertamina)

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa Pertamina akan menindak lanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret di lapangan.

“Pertamina bersama Pemerintah Daerah dan aparat terkait terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki pelayanan agar distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Kami berkomitmen memastikan penyaluran BBM, khususnya solar bersubsidi, dilakukan sesuai ketentuan dan terus meningkatkan pelayanan agar kebutuhan masyarakat, termasuk sopir truk, dapat terpenuhi dengan baik,” ungkap Edi.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan, Pertamina terus melakukan optimalisasi agar kebutuhan energi masyarakat, dapat terpenuhi dengan baik melalui program Subsidi Tepat. Program ini memastikan agar penyaluran Solar Subsidi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. “Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Disperindag ESDM Provinsi Kalbar untuk pemetaan pelayanan truk ekspedisi serta menginstruksikan SPBU untuk pelayanan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan,” paparnya.

“Pihaknya juga menegaskan bahwa Pertamina akan memberikan sanksi administratif kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan, serta mendorong kepada seluruh konsumen untuk menggunakan BBM sesuai dengan peruntukannya.’ Tegas Edi Bangun (Nam)

Editor  : Denny Purwanto, S.Sos

Layanan Aduan dan Hak Jawab
Alamat: Jl. Pangeran Natakusuma Gg. Bambu No.10, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📱 WhatsApp Admin Office: +62 895-2372-9167
📱 WhatsApp Tim Redaksi: +62 812-5673-5176

Media Sosial Resmi Suara Anak Kolong
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Suara Anak Kolong Channel
🌐 Website: www.suaraanakkolong.co.id

 

 

Share :

Baca Juga

Anak kolong

East Indonesia Malacca Project Institute Akan Laporkan PT Brantas dan CV Project Lima Belas ke Kejati Sultra Terkait Dugaan Proyek Irigasi APBN Rp600 Juta di Desa Puroe Konsel

Anak kolong

Sidak RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadrie, Wako Edi Kamtono: Tingkatkan Layanan, Jangan Ada Warga Merasa Diabaikan
Yuliansyah , Anggot a Komisi V DPR RI Fasilitasi Pertemuan A wak Kapal Pedalaman dan Pemilik Kapal dengan KSOP Pontianak

Anak kolong

Yuliansyah , Anggota Komisi V DPR RI Fasilitasi Pertemuan Awak Kapal Pedalaman dan Pemilik Kapal dengan KSOP Pontianak
GENCARNYA FRAMING LEWAT MEDIA SEOALAH-OLAH TERSANGKA, YULIANSYAH LAPORKAN OKNUM PEMILIK AKUN MEDSOS KE POLDA KALBAR

Anak kolong

GENCARNYA FRAMING LEWAT MEDIA SEOALAH-OLAH TERSANGKA, YULIANSYAH LAPORKAN OKNUM PEMILIK AKUN MEDSOS KE POLDA KALBAR

Anak kolong

KEJATI Kalbar Dinilai Lamban Tangani Berkas Perkara Hingga Berakibat Ketidakpastian Hukum di Masyarakat

Anak kolong

GAPASDAP Tolak Surat Edaran Ditjen Hubla Tentang SPB

Anak kolong

Ketua Gerindra Kalbar H. Yuliansyah Apresiasi Konsistensi PPP di Usia Emas ke-53
*HUT LVRI ke-69: H. Yuliansyah, S.E. Tekankan Pentingnya Warisan Nilai Juang bagi Generasi Milenial** *

Anak kolong

HUT LVRI ke-69: H. Yuliansyah, S.E. Tekankan Pentingnya Warisan Nilai Juang bagi Generasi Milenial