Home / Daerah

Kamis, 1 Oktober 2026 - 10:42 WIB

AMI TEGASKAN: TRANSPARANSI MUTLAK DALAM PENANGANAN KASUS TIGA ANGGOTA DPRD

SURABAYA, 1 Oktober 2026 — Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memunculkan keraguan mendalam. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan sikapnya setelah menemukan ketidakkonsistenan keterangan antara Polrestabes Surabaya dan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya terkait proses asesmen serta rencana penerapan keadilan restoratif.

DUA LEMBAGA, DUA KETERANGAN YANG TIDAK SEIRAMA

Berdasarkan keterangan Humas Polrestabes Surabaya, ketiga anggota dewan telah dibawa ke BNNK Surabaya guna menjalani asesmen terpadu sebagai langkah awal penerapan mekanisme keadilan restoratif. Namun ketika AMI mendatangi langsung BNNK Surabaya untuk memastikan hal tersebut, pihak Humas BNNK justru menyatakan tidak mengetahui adanya proses yang dikhususkan bagi ketiga anggota DPRD tersebut.

Baca Juga  Dandim Sanggau Di Tumbangkan Anak SD Dalam Turnamen Biliard" Ini Motivasi Nya "

Ketidakselarasan informasi ini tidak dapat dibiarkan.

“Inilah yang membuat kami prihatin sekaligus teguh. Polrestabes menyatakan telah dibawa ke BNNK, namun BNNK sendiri tidak mengetahui. Lalu ke mana rakyat harus mencari kebenaran?”
— Baihaki Akbar, SE., S.H., Ketua Umum AMI

PUBLIK BERHAK MENGETAHUI SECARA TERANG

Jika asesmen benar dilaksanakan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh: siapa yang melaksanakan, kapan dan di mana, atas dasar ketentuan apa, serta apa hasil dan rekomendasi yang dikeluarkan.

“Jangan hanya mengemukakan istilah keadilan restoratif, sementara proses di baliknya tersembunyi. Jika BNNK tidak mengetahui, maka di mana dan oleh siapa proses itu sebenarnya dilakukan?”

Baca Juga  Panen Jagung di Desa Andeng, Landak: KWT Nek Ance Jadi Simbol Ketahanan Pangan Desa

HUKUM TEGAK ADIL, TANPA PANDANG STATUS

Sebagai pejabat publik, proses hukum terhadap anggota DPRD justru wajib lebih terbuka, bukan sebaliknya menimbulkan tanda tanya.

“Kami tidak meminta penghukuman karena jabatan. Kami menuntut satu hal: hukum berlaku sama bagi setiap warga negara. Jangan muncul kesan perlakuan berbeda antara rakyat biasa dan pemegang jabatan. Jika ada ketentuan yang membedakan, sampaikan secara terang. Jangan biarkan publik menebak-nebak.”

MENDESAK KLARIFIKASI RESMI

AMI meminta Kapolrestabes Surabaya dan Kepala BNNK Surabaya segera meluruskan perbedaan keterangan tersebut. Kejelasan bukanlah permintaan, melainkan hak seluruh rakyat.

“Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik.”

Oleh: Asep Iskandar

Share :

Baca Juga

Artikel

SELAMAT DATANG MOHAMAD ALI, S.Pd., M.A.P. SEBAGAI KEPALA SMAN 1 JATIWANGI, SIAP BAWAK SMANSAJA LEBIH BERPRESTASI

Bisnis

Minggu Pagi di Bumiwangi: Pasar Kaget Ramai, Warga Belanja Sambil Silaturahmi

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026 H. Iing Misbahudin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati DiriBangsa

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026: H. Iing Misbahuddin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati Diri Bangsa

Artikel

Hari Wayang Nasional 2026: H. Mohamad Ali, S.Pd., M.A.P. Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Jati Diri Bangsa

Daerah

AIPTU PRANA KANIT BINMAS POLSEK LIGUNG HADIRI UPACARA BENDERA DI SD BUNTU II, TANAMKAN KEDISIPLINAN DAN CINTA TANAH AIR

Daerah

Legislatif & Akademis Bersinergi Kawal Pembangunan Rendah Karbon Di Majalengka 

Daerah

Momen Bersejarah Kontingen Voli Pasir Majalengka Resmi Berangkat Ke PORPROV XV Jawa Barat 2026