MAJALENGKA, 29 September 2026 — Langkah tegas diambil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriadi didampingi Anggota DPRD Tita Juwita Hipdiah, melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka, Selasa (29/9). Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan kepada warga binaan berjalan adil, setara, dan sesuai standar tanpa perlakuan istimewa bagi siapa pun.
“Kami ingin memastikan seluruh warga binaan di Majalengka dilayani secara sama, tidak ada yang diistimewakan maupun diabaikan.”
— Didi Supriadi, Ketua DPRD Majalengka
Secara umum, pelayanan telah berjalan tertib dan sesuai prosedur. Namun, di balik keteraturan itu, dua persoalan mendasar terungkap: kapasitas hunian melampaui batas wajar dan pasokan air bersih belum memadai.
308 ORANG MENEMPATI BANGUNAN KAPASITAS 86 — TEKANAN SANGAT BESAR
Data di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan: Lapas Majalengka saat ini menampung 308 warga binaan, padahal kapasitas resminya hanya 86 orang. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat daya tampung yang dirancang.
Kepala Lapas Kelas IIB Majalengka Rian Firmansyah mengakui kondisi tersebut, namun menegaskan komitmen jajarannya:
“Meski beban sangat berat, kami tidak surut. Pelayanan terbaik bagi warga binaan dan keluarga mereka tetap kami berikan.”
— Rian Firmansyah, Kalapas Majalengka
KETERBATASAN AIR MENJADI TANTANGAN NYATA
Pasokan air bersih dinilai belum memadai. Saat ini, fasilitas masih mengandalkan hasil penyulingan air irigasi — di tengah musim kemarau, kebutuhan air mendesak mendapat penanganan serius. DPRD mendorong pembuatan sumur bor guna menjamin ketersediaan air yang cukup dan layak.
RELIKASI DIPERSIAPKAN — LAHAN SIAP, ANGGARAN MENUNGGU
Solusi jangka panjang telah dirancang: tersedia lahan seluas 2–3 hektare di Kelurahan Cikasarung untuk pembangunan Lapas baru. Lahan tersebut memadai untuk blok hunian, sarana olahraga, perkantoran, hingga lahan pertanian guna mendukung program ketahanan pangan.
Hambatan utama saat ini adalah belum tersedianya anggaran pembangunan. Hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten dapat menjadi langkah awal, namun dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi kunci pelaksanaan. DPRD akan segera membahas hal ini bersama Pemkab Majalengka — baik melalui peningkatan kapasitas bangunan yang ada maupun percepatan pembangunan fasilitas baru.
PRIORITAS DITETAPKAN
DPRD Majalengka menegaskan akan menjadikan penanganan kedua persoalan ini sebagai agenda utama. Hak warga binaan atas lingkungan yang layak, air yang cukup, serta perlakuan manusiawi harus tetap terjamin.
Pewarta : Asep Iskandar
