Home / Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 07:02 WIB

Petisi 26 Bawa Satu Juta Tanda Tangan, Desak KPK Usut Dugaan KKN di Kabupaten Bogor

Petisi 26 Bawa Satu Juta Tanda Tangan, Desak KPK Usut Dugaan KKN di Kabupaten Bogor

BOGOR — Ratusan massa yang mengatasnamakan Petisi 26 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026). Massa mengklaim membawa satu juta tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Kabupaten Bogor.

Dengan membawa banner bertuliskan “Petisi 26 Tolak Korupsi di Kabupaten Bogor” dan mengusung tema “Tolak KKN, Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat”, massa mendesak adanya transparansi serta pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Tiga persoalan menjadi sorotan utama, yakni dugaan persoalan upah pungut pajak dan retribusi, pengelolaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Sinergitas TNI-Polri di Kalbar, Kapolres Melawi Terima Kunjungan Dandenpom XII/1-Stg

Koordinator aksi, Ikbal, mengatakan massa yang turun berasal dari berbagai unsur, di antaranya masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan elemen lainnya.

> “Kami membawa satu juta tanda tangan untuk menolak KKN di Kabupaten Bogor. Ini bentuk suara masyarakat yang meminta transparansi dan pemerintahan yang bersih,” ujar Ikbal.

 

Ikbal juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksa berbagai persoalan yang mereka soroti apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

> “Kami meminta KPK segera turun tangan untuk memeriksa dugaan tindak korupsi di Kabupaten Bogor. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang,” tegasnya.

Baca Juga  Awali Tahun 2024 Dengan Peduli Terhadap Kebersihan Lingkungan

 

Petisi 26 menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN.

Massa juga meminta DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pewarta : Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat

Share :

Baca Juga

Daerah

FAJAR SIDIK TEGASKAN PERAN PEMUDA PUI DAN HIMA PUI: MERANGKUL GENERASI MUDA, BANGUN MAJALENGKA YANG BERKEMAJUAN

Daerah

MUSANCAB PPP DAPIL III MAJALENGKA: FAJAR SHIDIK PIMPIN SATUAN BARISAN, BANGKITKAN KEKUATAN PARTAI UNTUK RAKYAT

Daerah

RINNA SRI ISDIYATI, S.E.: TEGUH DALAM AMANAH, TULUS DALAM PENGABDIAN Profil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Majalengka

Daerah

TEGAS! KETUA KOMISI III DPRD MAJALENGKA TURUN LANGSUNG AWASI PROYEK SEKOLAH: KUALITAS TAK BOLEH DIKOMPROMI

Artikel

Pererat Silaturahmi, Keluarga Besar Anak Kolong (KBAK) Kalbar Gelar Safari Lebaran ke Kediaman Tokoh dan Pimpinan Daerah

Daerah

Kodaeral XII Berhasil Temukan Korban Tenggelam di Sungai Kapuas pada Hari Ketiga Operasi SAR

Anak kolong

Dian Eka Muchairi hadiri kegiatan Workshop Digital Marketing, Level up Your AI Skill “Branding & Storytelling Di Era Kecerdasan Buatan”

Daerah

Pertama Kabupaten Sanggau, Tanah Ulayat Berhasil Dipetakan Berbasis SIG oleh Peserta Latsar CPNS.