Serapan APBD Kalbar 2025 Baru 50,19 Persen, Dinas PUPR Tercatat Terendah Hanya 22,37 Persen

suaraanakkolong,co.id Senin, 10/11/2025

PONTIANAK,– Hingga 24 Oktober 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 tercatat baru mencapai Rp3,15 triliun, atau sekitar 50,19 persen dari total pagu anggaran Rp6,28 triliun.

Berdasarkan data konsolidasi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagian besar instansi masih menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif rendah. Kondisi ini paling menonjol pada sektor infrastruktur, yang hingga kini belum menunjukkan percepatan signifikan

No

SKPD

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Serapan (%)

1

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

98.310.732.718

72.359.764.535

73,60

2

Dinas Perhubungan

21.262.933.383

15.499.833.751

72,90

3

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

13.179.986.795

9.565.415.070

72,58

4

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 91.154.218.522 63.784.168.227 69,97

5

Satuan Polisi Pamong Praja 26.822.058.717 18.655.315.587 69,55

6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.287.832.922 9.695.769.241 67,86

7

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.658.973.775 11.973.122.966 67,80

8

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 36.700.258.157 24.877.876.000 67,79

9

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 23.378.972.548 15.735.165.160 67,30

10

Dinas Kesehatan 832.919.474.690 556.746.847.382 66,84

11

Sekretariat Penghubung Daerah 13.888.186.966 9.265.380.634 65,71

12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 28.673.377.551 19.080.995.839 66,55

13

Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7.277.607.568 4.832.281.028 66,40

14

Badan Kepegawaian Daerah 21.273.450.595 14.119.459.453 66,37

15

Dinas Koperasi, UKM 29.641.976.746 19.438.386.107 65,58

16

Dinas Ketahanan Pangan 19.587.955.874 12.624.955.073 64,45

17

Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar 345.550.134.174 93.011.897.130 63,90

18

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.635.619.751 9.341.319.865 63,83

19

Dinas Sosial 38.318.493.860 24.324.188.528 63,48

20

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 30.822.994.853 18.706.929.207 61,97

21

Dinas Kelautan dan Perikanan 36.667.329.387 22.525.067.786 61,43

22

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 51.685.400.322 31.535.687.549 61,03

23

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar 115.443.288.969 69.844.468.501 50,50

24

Badan Penelitian dan Pengembangan 9.273.473.159 5.600.231.998 60,39

25

Inspektorat Provinsi Kalbar 51.194.798.422 30.872.224.213 60,30

26

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.323.090.669 8.948.734.050 58,40

27

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.788.420.832.589 1.020.278.150.575 57,05

28

Sekretariat Daerah 227.982.646.500 129.915.736.285 56,98

29

Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM 40.983.065.282 23.328.808.791 56,92

30

Badan Pendapatan Daerah 123.903.948.466 66.704.329.785 53,84

31

Dinas Komunikasi dan Informatika 29.523.102.434 15.868.355.327 53,75

32

Dinas Perkebunan dan Peternakan 48.494.232.320 24.464.412.811 50,45

33

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 29.951.879.079 13.386.509.489 44,69

34

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 1.053.258.148.222 406.288.533.079 38,57

35

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 349.404.154.833 91.481.595.814 26,18

36

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

803.640.657.725 179.745.200.915

22,37

Baca Juga  Berbagi Kebahagiaan di Hari Raya Iduladha 2025, Polres Kubu Raya Kurban 2 Ekor Sapi dan 13 Ekor Kambing

Dari total 36 SKPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi satuan kerja dengan realisasi terendah. Dari total anggaran sebesar Rp803,64 miliar, serapan hingga akhir Oktober baru mencapai Rp179,74 miliar, atau hanya 22,37 persen.

Baca Juga  Puluhan Warga Gelar Aksi di KPK RI, Tuntut Usut Dugaan Permainan di Proyek Air Baku Kijing

Sementara itu, beberapa dinas lain juga masih mencatatkan serapan di bawah 60 persen, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun tingkat realisasi tertinggi berada di kisaran 70 persen, antara lain dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perhubungan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Rendahnya serapan anggaran di sejumlah SKPD menunjukkan perlunya langkah percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap dinas-dinas yang mengelola proyek infrastruktur strategis.

Penulis : Muammar Michrandy

Editor    : Denny Purwanto, S.Sos

Layanan Aduan dan Hak Jawab
Alamat: Jl. Pangeran Natakusuma Gg. Bambu No.10, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
📧 Email: suaraanakkolong.co.id@gmail.com
📱 WhatsApp Admin Office: +62 812-5673-5176
📱 WhatsApp Tim Redaksi: +62 812-5673-5176

Media Sosial Resmi Suara Anak Kolong
📘 Facebook: @suaraanakkolong.co.id
📸 Instagram: @suaraanakkolong.co.id
🎵 TikTok: @suaraanakkolong.co.id
🐦 Twitter (X): @suaraanakkolong
▶️ YouTube: Suara Anak Kolong Channel
🌐 Website: www.suaraanakkolong.co.id

Share :

Baca Juga

Anak kolong

East Indonesia Malacca Project Institute Akan Laporkan PT Brantas dan CV Project Lima Belas ke Kejati Sultra Terkait Dugaan Proyek Irigasi APBN Rp600 Juta di Desa Puroe Konsel

Anak kolong

Sidak RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Qadrie, Wako Edi Kamtono: Tingkatkan Layanan, Jangan Ada Warga Merasa Diabaikan
Yuliansyah , Anggot a Komisi V DPR RI Fasilitasi Pertemuan A wak Kapal Pedalaman dan Pemilik Kapal dengan KSOP Pontianak

Anak kolong

Yuliansyah , Anggota Komisi V DPR RI Fasilitasi Pertemuan Awak Kapal Pedalaman dan Pemilik Kapal dengan KSOP Pontianak
GENCARNYA FRAMING LEWAT MEDIA SEOALAH-OLAH TERSANGKA, YULIANSYAH LAPORKAN OKNUM PEMILIK AKUN MEDSOS KE POLDA KALBAR

Anak kolong

GENCARNYA FRAMING LEWAT MEDIA SEOALAH-OLAH TERSANGKA, YULIANSYAH LAPORKAN OKNUM PEMILIK AKUN MEDSOS KE POLDA KALBAR

Anak kolong

KEJATI Kalbar Dinilai Lamban Tangani Berkas Perkara Hingga Berakibat Ketidakpastian Hukum di Masyarakat

Anak kolong

GAPASDAP Tolak Surat Edaran Ditjen Hubla Tentang SPB

Anak kolong

Ketua Gerindra Kalbar H. Yuliansyah Apresiasi Konsistensi PPP di Usia Emas ke-53
*HUT LVRI ke-69: H. Yuliansyah, S.E. Tekankan Pentingnya Warisan Nilai Juang bagi Generasi Milenial** *

Anak kolong

HUT LVRI ke-69: H. Yuliansyah, S.E. Tekankan Pentingnya Warisan Nilai Juang bagi Generasi Milenial