SUARAANAKKOLONG.CO.ID Konawe Selatan, 11 Juni 2025 — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe Selatan, Hendra Yus Khalid, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan untuk lebih berpihak kepada masyarakat dalam konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar seperti PT. Marketindo Selaras (MS). Konflik yang terus berulang ini dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam menata investasi berbasis keadilan sosial.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat, maka konflik agraria seperti di Kecamatan Angata, Sabulakoa, dan Mowila harus segera diselesaikan,” ungkap Hendra, Rabu (11/6/2025).
Konflik antara PT. MS dan warga Kecamatan Angata kembali memanas. Pada Jumat, 6 Juni 2025 sekitar pukul 15.00 WITA, dilaporkan terjadi bentrokan yang menyebabkan dua warga luka berat serta sejumlah kendaraan dirusak. Insiden tersebut diduga dipicu oleh penggusuran lahan secara sepihak oleh PT. MS, yang kini merupakan anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa (PT. PAS) setelah diambil alih dari PT. Sumber Madu Bukari (SMB).
“Lahan warga digusur sepihak, dan itu jelas pelanggaran. Kami mendesak agar pemerintah tidak membiarkan konflik ini terus berlanjut hingga menimbulkan korban,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, konflik agraria di Konawe Selatan sudah terlalu lama berlangsung dan tidak kunjung dituntaskan. Kasus demi kasus bermunculan, mulai dari Mowila, Sabulakoa, hingga yang kini kembali meledak di Angata. Konflik agraria ini bahkan tercatat telah terjadi sejak 1996, dan terus berlanjut hingga 2025.
“Ini bukti nyata bahwa pemerintah gagal dalam menata investasi. Pemerintah sibuk menggaet investor, tapi tak pernah serius menyelesaikan dampaknya kepada masyarakat. Akibatnya, rakyat jadi korban,” kritiknya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seringkali hanya muncul saat konflik sudah pecah dan korban berjatuhan. “Biasanya baru muncul dengan alibi membentuk tim penyelesaian. Tapi faktanya, tim itu hanya untuk meredam emosi masyarakat, bukan menyelesaikan akar masalahnya,” jelasnya.
Hendra menegaskan agar Pemda Konsel segera mengambil langkah konkret dan menyeluruh. “Sudah saatnya pemerintah peka terhadap jeritan rakyat. Jangan sampai ada korban jiwa baru. Jangan lagi masyarakat dikorbankan demi kepentingan korporasi,” tutupnya.
Media Suara Anak Kolong
Sumber/Penulis: Tim Redaksi Suara Anak Kolong
Editor: Amarizar.MD
Red. Denny Purwanto
