Ketua DPW BAIN HAM RI Kalbar Dukung Penuh KPK RI Geledah Kantor PUPR Mempawah

Oplus_131072

Oplus_131072

SUARAANAKKOLONG.CO.ID, Mempawah, 27 April 2025 — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPW BAIN HAM RI) Kalimantan Barat, Syafriudin, CLA, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, baru-baru ini.

“Kami mendukung sepenuhnya peran penting KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam membongkar praktik korupsi, khususnya di Kalbar,” tegas Syafriudin saat diwawancarai awak media, Minggu (27/4/2025).

Lebih jauh, Syafriudin menyoroti kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang selama ini dinilainya patut dipertanyakan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi kantor PUPR Mempawah sering kali kosong dan hanya diisi oleh sejumlah staf biasa.

Baca Juga  Buka Puasa Bersama dan Reses H. Yuliansyah SE: RUU TNI Tidak Melanggar Demokrasi dan Perkuat Peran Militer

“Sering sekali kantor PUPR Mempawah kosong. Yang ada paling hanya staf-staf biasa. Ini sangat memprihatinkan, dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta etos kerja,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Syafriudin juga menyinggung kasus dugaan korupsi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Terminal Barang (BP2TD) yang menyeret mantan Bupati Mempawah. Ia mendesak KPK RI untuk segera mengungkap seluruh aktor yang terlibat dalam skandal tersebut.

“Kasus BP2TD harus segera diungkap terang-benderang. Uang rakyat jangan sampai dijadikan bancakan untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu,” tegas Syafriudin.

Baca Juga  Dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2024, KPK RI memberikan penghargaan kepada Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto

Diketahui, penggeledahan yang dilakukan KPK RI di Kantor PUPR Mempawah tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek BP2TD yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Langkah ini mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat Kalimantan Barat.

Syafriudin memastikan bahwa DPW BAIN HAM RI Kalimantan Barat akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.

“Kita tidak ingin hanya ikan kecil yang ditangkap. Dalang-dalang besar harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Ini momentum penting membersihkan Kalbar dari praktik-praktik korupsi,” pungkasnya.


Editor: Amarizar.MD
Red. Tim

Share :

Baca Juga

Aceh

Pemkot Pontianak Gerak Cepat Tangani Genangan di Jalan Dharma Putra, Wali Kota Instruksikan Normalisasi Parit dan Peninggian Jembatan

Artikel

SELAMAT DATANG MOHAMAD ALI, S.Pd., M.A.P. SEBAGAI KEPALA SMAN 1 JATIWANGI, SIAP BAWAK SMANSAJA LEBIH BERPRESTASI

Bisnis

Minggu Pagi di Bumiwangi: Pasar Kaget Ramai, Warga Belanja Sambil Silaturahmi

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026 H. Iing Misbahudin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati DiriBangsa

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026: H. Iing Misbahuddin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati Diri Bangsa

Artikel

Hari Wayang Nasional 2026: H. Mohamad Ali, S.Pd., M.A.P. Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Jati Diri Bangsa

Daerah

AIPTU PRANA KANIT BINMAS POLSEK LIGUNG HADIRI UPACARA BENDERA DI SD BUNTU II, TANAMKAN KEDISIPLINAN DAN CINTA TANAH AIR

Daerah

Legislatif & Akademis Bersinergi Kawal Pembangunan Rendah Karbon Di Majalengka