SUARAANAKKOLONG.CO.ID – Jakarta, 23 April 2025, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Komisi V, H. Yuliansyah, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi Arus Mudik Lebaran 2025 bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Rapat ini digelar di Jakarta pada Rabu, 23 April 2025, sebagai bagian dari agenda pengawasan tahunan terhadap penyelenggaraan layanan publik transportasi nasional.
Dalam paparannya, Yuliansyah menyoroti keluhan masyarakat, khususnya dari wilayah Kalimantan Barat, terkait mahalnya tiket pesawat, minimnya penerbangan Pontianak–Jakarta, dan keterbatasan armada transportasi udara selama momen arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 yang berbarengan dengan perayaan Cheng Beng atau sembahyang kubur masyarakat Tionghoa.
“Harga tiket pesawat dari Pontianak ke Jakarta melonjak tinggi karena bersamaan dengan agenda masyarakat Tionghoa yang sembahyang kubur. Masyarakat kita kesulitan mendapat tiket untuk arus balik Idulfitri. Ini sangat menghambat aktivitas, termasuk anak-anak sekolah yang tidak bisa kembali tepat waktu,” jelas Yuliansyah.
Yuliansyah mengimbau agar Kementerian Perhubungan RI memberikan perhatian serius dan mempertimbangkan penambahan frekuensi penerbangan di saat-saat krusial seperti Idulfitri, Natal, Tahun Baru, dan Cheng Beng, terutama di wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar.
Tak hanya itu, politisi Gerindra asal Kalbar ini juga mengangkat persoalan teknis terkait operasional Bandara Singkawang, salah satu proyek strategis nasional di Kalimantan Barat yang belum sepenuhnya optimal.
“Kami sangat mengapresiasi hadirnya Bandara Singkawang. Namun ada kendala serius. Jika satu pesawat sudah mendarat, pesawat berikutnya harus menunggu karena apron atau tempat parkir pesawat belum memadai. Ini perlu ditindaklanjuti,” kata Yuliansyah dalam rapat tersebut.
Masalah transportasi udara menjadi sorotan penting karena menyangkut aksesibilitas masyarakat di daerah ke pusat-pusat kegiatan nasional. Yuliansyah menekankan bahwa konektivitas udara yang adil dan merata adalah bagian dari keadilan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Komisi V DPR RI dan mitra kementerian terkait agar terus melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan program-program strategis di sektor transportasi, khususnya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Editor: Amarizar.MD
Red. Denny Purwanto
