Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Dorong Pelaku Usaha Untuk Segera Urus Sertifikasi Halal

Oplus_131072

Oplus_131072

SUARAANAKKOLONG.CO.ID PONTIANAK 06 Maret 2025 – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong para pelaku usaha di kota ini untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka.

Langkah ini diambil guna untuk meningkatkan daya saing usaha serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal yang ditetapkan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya perlindungan umat muslim.

Ajakan ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam rapat daring bersama jajaran kepala daerah yang menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomian serta memperluas akses pasar global.

“Dengan jumlah umat Muslim yang terus bertambah dan meningkatnya kebutuhan produk halal di dunia, kita harus memastikan produk-produk lokal memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga tenaga kerjanya,” ujar Edi dalam pertemuan bersama dinas terkait, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga  Bupati Aron dan Kapolres Sekadau Gelar Panen Perdana Jagung Kuartal II di Lahan PT. Parna Agromas

Edi menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Selain memenuhi aspek administratif, pelaku usaha yang tersertifikasi halal akan lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk skala nasional dan internasional.

“Sertifikasi halal bukan hanya soal dokumen, tetapi juga memastikan produk yang dihasilkan memiliki standar yang baik. Ini tentu berdampak positif bagi bisnis dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sebagai upaya percepatan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) akan aktif membantu pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal.

Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Ibrahim, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 3.473 jenis usaha di Pontianak yang telah memiliki sertifikasi halal. Namun, pihaknya menargetkan agar seluruh pelaku usaha segera mengurus sertifikasi ini guna memperkuat posisi produk lokal dalam kompetisi pasar halal global.

Baca Juga  Wali Kota Pontianak Berlakukan Jam Malam untuk Anak di Bawah 18 Tahun, Berlaku Mulai Pukul 22.00 WIB

“Kami ingin semua pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal dan segera mengurusnya. Dengan begitu, produk dari Pontianak bisa lebih kompetitif dan dipercaya oleh konsumen,” kata Ibrahim.

Untuk mendukung program sertifikasi halal, Diskumdag akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk BBPOM, Kementerian Agama (Kemenag), IAIN, MUI, serta instansi terkait lainnya dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal, mereka dapat langsung mengunjungi Kantor Diskumdag Kota Pontianak di Jalan Alianyang atau menunggu layanan jemput bola dari tim gabungan yang siap membantu proses sertifikasi.

Dengan adanya dorongan dari Pemkot Pontianak, diharapkan seluruh produk usaha di kota ini semakin berdaya saing, terpercaya, dan dapat menembus pasar global dengan standar halal yang diakui.

Red. Aulia
Editor: Amarizar.MD

Share :

Baca Juga

Artikel

SELAMAT DATANG MOHAMAD ALI, S.Pd., M.A.P. SEBAGAI KEPALA SMAN 1 JATIWANGI, SIAP BAWAK SMANSAJA LEBIH BERPRESTASI

Bisnis

Minggu Pagi di Bumiwangi: Pasar Kaget Ramai, Warga Belanja Sambil Silaturahmi

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026 H. Iing Misbahudin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati DiriBangsa

Daerah

Hari Wayang Nasional 2026: H. Iing Misbahuddin, S.M Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Akar Jati Diri Bangsa

Artikel

Hari Wayang Nasional 2026: H. Mohamad Ali, S.Pd., M.A.P. Ajak Lestarikan Wayang Sebagai Jati Diri Bangsa

Daerah

AIPTU PRANA KANIT BINMAS POLSEK LIGUNG HADIRI UPACARA BENDERA DI SD BUNTU II, TANAMKAN KEDISIPLINAN DAN CINTA TANAH AIR

Daerah

Legislatif & Akademis Bersinergi Kawal Pembangunan Rendah Karbon Di Majalengka 

Hukum

MEDIASI BUKAN PUTUSAN PENGADILAN, SEHINGGA ADANYA PERNYATAAN TERGUGAT I TELAH “CLEAR & CLEAN” PERLU DILURUSKAN SECARA HUKUM