SUARAANAKKOLONG.CO.ID Mempawah, 06 Maret 2025 – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah, Syahrul Ainurrafiq, menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat serta tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah anggaran pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar.
“Saya sudah membaca Perda Nomor 05 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Mempawah, dan menurut saya, banyak poin yang tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya adalah anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD senilai lebih dari Rp 20 miliar. Jika dibagi 35 anggota DPRD, maka setiap anggota mendapatkan hampir Rp 600 juta per tahun hanya untuk pakaian dinas dan atribut. Dalam 5 tahun, anggaran ini sudah cukup untuk modal kampanye,” ujar Syahrul pada Kamis (6/3/2025).
Potensi Pemborosan dan Korupsi di APBD Mempawah 2025
Selain anggaran pakaian dinas DPRD yang fantastis, Syahrul juga menyoroti besarnya anggaran belanja jasa dan pegawai, yang menurutnya cenderung boros dan membuka peluang korupsi.
“APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 banyak sekali mengalokasikan anggaran untuk belanja jasa dan pegawai, yang berpotensi menjadi ladang korupsi. Selain itu, ada juga belanja barang yang berpotensi fiktif, yang harus diawasi lebih ketat,” tegasnya.
Menurut Syahrul, seharusnya anggaran lebih difokuskan pada program yang benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat, seperti pengendalian sampah, pembangunan infrastruktur yang merata, dan program ekonomi berbasis rakyat. Namun, realitasnya, alokasi untuk kepentingan masyarakat jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran yang berpotensi pemborosan.
Desakan Audit dan Transparansi Pengelolaan APBD
HMI Mempawah mendesak agar pihak berwenang, termasuk BPK, KPK, dan Aparat Penegak Hukum, melakukan audit menyeluruh terhadap APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025.
“Kami meminta pihak berwenang mengawasi dan melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD 2025. Jangan sampai anggaran ini justru menjadi ladang korupsi yang merugikan rakyat. HMI akan terus mengawal kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat Mempawah,” pungkas Syahrul.
Polemik APBD Kabupaten Mempawah 2025 ini menunjukkan bahwa pengawasan publik sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dengan alokasi anggaran yang besar untuk pakaian dinas DPRD dan belanja jasa, sementara program strategis seperti pengelolaan sampah dan pembangunan rakyat kurang diperhatikan, patut menjadi perhatian bersama.
HMI Mempawah menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan anggaran daerah, agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan visi pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo dalam Asta Cita.
Editor: Amarizar.MD
Redaksi: Sri Sundari
